HUKUM JUAL BELI MELALUI RESELLER MENURUT KUHPERDATA

Abstract

Dari aspek hukum, jual beli diatur dalam KUHPerdata pasal 1457 jual beli dalam suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.

Dengan perkembangan transaksi, jual beli sistem keagenan yang di atur dalam KUHPerdata saat ini semakin berkembang. Perlunya perantara dalam perdagangan seperti yang diatur dalam KUHPerdata semakin diperlukan dalam perdagangan dan ekonomi yang serba komplek ini. Konsep jual beli perantara adalah transaksi melibatkan pihak yang bertindak sebagai perantara sebagai penjual.

Dalam KUHPerdata diatur mengenai subjek hukum antara reseller dengan produsen. Landasan yang dapat digunakan terhadap jual beli melalui reseller adalah perjanjian kesepakatan atau akad reseller. Akad reseller adalah perjanjian yang memuat penawaran dan penerimaan. Di dalam KUHPerdata terdapat pada Buku III tentang perikatan. Reseller adalah pelaku usaha yang menjual kembali produk yang dibeli dari supplier atau pemasok.

Menurut KUHPerdata Reseller dapat digugat jika tidak memenuhi kesepakatan dengan supplier. Pada masa pandemi kegiatan usaha jual beli dilakukan dengan sistem online. Sampai saat ini kecendrungan masyarakat lebih memilih transaksi jual beli online.

Menurut KUHPerdata, perjanjian jual beli online sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang fokus pada pencarian kebenaran aspek normatif hukum yaitu KUHPerdata. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan.