PERAN NOTARIS DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN NON BADAN HUKUM
Hafni Cholida Nasution
Abstract
Companies are divided into companies with legal status, namely PT and Cooperative, as well as non – legal companies such as UD, CV, Firm, and Maatschap. Managing a company is not easy so that if there is a decline in business prospects, PT can be restructured by the MKAPP in the Company Law, while the restructuring regulations for Non – Legal Entities are given alternatives through the Partnership in the MSME Law and changes in establishment stipulated by the GMS in the Job Creation Law. This causes the legal vacuum related to whether they can implement the Restructuring of Non – Legal Entities or not, and the Role of Notaries in the obligation to make deeds according to the wishes of the parties. The regulations on the MSME Law and the Job Creation Law have not been able to provide legal certainty regarding the restructuring of Non – Legal Entity Companies even though options have been given in the MSME Law and the Job Creation Law. Therefore, special legislation or implementing regulations are required in Government Regulations related to Restructuring of Non – Legal Entity Companies, and Notaries must always be careful of their authority as public officials. The study was conducted to describe the arrangements related to the restructuring of Non – Legal Entity Companies and the role of the Notary in making the Deed of restructuring of Non – Legal Entity Companies, through qualitative research methods, namely normative juridical with statute approach and conceptual approach.
References
Asyhadie, Z. 2016. Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press.
Budiono, H. 2010. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Budiono, H. 2018. Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Djohanputro, B. 2004. Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai : Strategi Menuju Keunggulan Bersaing, Jakarta : Rajawali Press.
Fuady, M. 2008. Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Y. 2011. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika.
Khairandy, R. 2009. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang –undangan, dan Yurisprudensi, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
Khairandy, R. 2014. Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta : FH UII Press.
Kurniawan. 2014. Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.
Muhammad, A. 2001. Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Mulyoto, 2010. Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Yogyakarta : Cakrawala Media.
Muhammad, A. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Prajitno, A.A.A. 2015. Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Surabaya : Perwira Media Nusantara.
Sembiring, S. 2001. Hukum Dagang, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Sjaifurrachman dan A. Habi. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV Mandar Maju.
Syaifuddin, M. 2012. Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum dan Perikatan), Bandung : Mandar Maju.
Sattar, 2017. Buku Ajar Ekonomi Koperasi, Yogyakarta: Deepublish.
Serfiyani, C.Y., R.S.D. Purnomo., Hariyani, I. 2017. Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha, Yogyakarta : ANDI.
Tedjosaputro, L. 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang : Aneka Ilmu. Tobing, L. G.H.S. 2019. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Jakarta: Erlangga.
Zaini Zulfi Diane. 2014. Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Bandung: KeniMedia.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004. Jabatan Notaris. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Jakarta.
Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866; Jakarta
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020. Cipta Kerja. 2 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan. 24 Februari 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741. Jakarta.
